Sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak No. 0375/P1/PPK//2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal pengadaan jasa sewa Banwitch Zona Kantor Tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, maka Layanan Jardiknas Zona Kantor yang selama ini dibiayai melalui anggaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Terhitung mulai 1 Januari 2012 dihentikan sementara waktu hingga anggaran yang saat ini dalam proses pembahasan disetuju oleh DPR RI dan Kontrak baru Sewa Bandwith Jardiknas Zona Kantor Tahun 2012 ditandatangani.
Arsip
All posts by paudgrobogan
Kinerja Pemkab Grobogan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat dinilai oleh tim dari Propinsi, Senin (6 Juni 2011). Tujuan penilaian ini untuk memilih tujuh dari 24 Kabupaten/kota di Jateng yang akan diajukan ke pemerintah pusat untuk penilaian di tingkat nasional untuk meraih penghargaan Citra Bakti Abdi Negara dari Presiden. 
Menurut Drs. Agung Priyanto Koordinator tim penilaian kinerja kabupaten/kota dari Pemprof Jateng, yang dinilai adalah bagaimana kinerja pemerintah daerah terutama Bupati selaku pimpinan mengenai komitmennya di bidang pelayanan publik mulai 2008-2009. Ditambahkan Agung yang tergabung dalam tim 4 (empat) dari lima tim yang dibentuk Pemprov, dari 35 kabupaten/kota yang mendaftar ikut penilaian kinerja di bidang pelayanan publik. Sementara sepuluh kabupaten/kota lainnya tidak ikut dengan sejumlah pertimbangan.Seluruh unsur yang ada mulai dari tingkat kelurahan, SKPD hingga Bupati menjadi obyek penilaian, utamanya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tim empat menilai bahwa komitmen Wakil Bupati Grobogan H. Icek Baskoro ,S.H. mengenai pelayanan publik cukup bagus. Namun komitmen tersebut harus ditindaklanjuti SKPD yang ada. Meskipun sudah mendapat mendapat salinan dokumen kinerja SKPD di bidang pelayanan publik, tim penilai masih perlu melakukan pengecekan dan penilaian di lapangan. Menurut Kabag Organisasi Setda Grobogan Drs. Anang Armunanto menuturkan tim penilai melakukan pengecekan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Danyang- Purwodadi, di Terminal Induk dan Pasar Induk Purwodadi.” Untuk SKB Danyang-Purwodadi secara keseluruhan memenuhi kriteria penilaian pelayanan Publik.” tandas Anang ini.
Bertempat di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogjakarta hari ini tanggal 5 Juni 2011 Ketua MUI Pusat Ustadz DR.Amrullah Ahmad meresmikan Cabang Majelis Tafsir Alquran Untuk Perwakilan :Kasihan,Piyungan,Nanggulan, Rongkop, dan Karangmojo.
Dalam kesempatan itu pula sekaligus diresmikan pula untuk Perwakilan Purworejo Cabang Pituruh. Peresmian MTA DIY ini ditandai dengan pengajian Akhbar yang dihadiri oleh segenap Pengurus MTA Perwakilan se luruh Indonesia dan dihadiri kurang lebih 30 ribu orang baik oleh anggota MTA maupun simpatisan. Dalam acara ini hadir pula Bupati Bantul, dan Bupati Kulon progo, Ketua MUI DIY dan Surakarta serta para Undangan lainnya. pada kesempatan ini al Ustadz Drs. Ahmad Sukina pada pelantikan pengurus MTA yang baru mengharapkan agar benar-benar serius dalam memajukan kegiatan pengajian MTA dan dengan penuh keikhlasan , karena di MTA pengurus tidak dikaji tetapi hanya mengharap ridho Illahi. Dari semboyan inilah MTA bisa besar dan berkembang seperti saat ini (sry)
Sesuai dengan Rencana strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 salah satu prioritas program Kemdiknas adalah perluasan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut
Pustekkom, pada tanggal 21-22 Mei 2011, menyelenggarakan kegiatan “Orientasi Pengelolaan Jardiknas Tahap 1″. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Sun, Sidoarjo, Jawa Timur ini diikuti oleh sebagian pengelola zona kantor. Pengelola zona kantor yang diundang adalah 55 orang wakil dari pengelola jardiknas zona kantor yakni : PAUDNI (BPKB, SKB dan BP-PNFI) dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Tujuan kegiatan adalah :
1. Menyampaikan menyampaikan kebijakan terkini/terbaru mengenai pemanfaatan TIK untuk pendidikan.
2. Menyampaikan program Pustekkom dan Jardiknas tahun 2011.
3. Menjelaskan sistem pengendalian/monitoring serta heldesk Jardiknas.
4. Mendapatkan informasi mengenai best practices pemanfaatan TIK pada zona kantor
5. Menyusun action plan bagi pemanfaatan Jardiknas di masing-masing kantor.
Acara dibuka oleh Kapustekkom – Dr.Ir. Ari Santoso. Kapus dalam sambutannya menekankan pentingnya resource sharing, proses terintegrasi dan pendayagunaan TIK di dalam pendidikan. Usai Kapustekkom membuka acara secara resmi, berikutnya adalah paparan mengenai “Peran TIK dalam Reformasi Birokrasi” yang disampaikan oleh Prof.Dr.Ir Abdullah Alkaff , staff ahli menteri bidang organisasi. Paparan berikutnya mengenai “Kaitan TIK dengan konten dan informasi” disampaikan oleh Bapak Sukemi, staff khusus menteri bidang komunikasi. Pada malam harinya acara dilanjutkan dengan paparan mengenai program Pustekkom yang disampaikan oleh Tim Pustekkom yang terdiri dari semua Pejabat Eseleon III di Pustekkom.
Pada Hari Minggu 22 Mei 2011, acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai best practices pemanfaatan TIK, evaluasi layanan Jardiknas, dan terakhir pembuatan action plan. Acara ini ditutup pada pukul 17.00 WIB.
Dengan acara semacam ini semakin mempererat kerja sama antara Pustekkom dan Satker-satker Kemdiknas lainnya. Dan semoga hasil diskusi dapat diimplementasikan sehingga tugas-tugas pendidikan dapat dijalankan lebih baik dengan bantuan TIK (khususnya Jardiknas).
POR WB Paket B Setara SLTP
1. NAMA KEGIATAN
Festifal/lomba olahraga/POR WB Paket
2. TUJUAN KEGIATAN
a. Meningkatkan motivasi WB Kejar Paket B
b. Meningkatkan persaudaraan sesama WB Kejar Paket B
c. Meningkatkan Sportifitas dan Fair Play WB Kejar Paket B
3. PENYELENGGARA
Bidang Olahraga Luar Sekolah. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan. Deputi Pemberdayaan. Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan P2PNFI ( Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional II Semarang )
4. TEMPAT KEGIATAN
Pusat Pengembangan Pendoidikan Non Formal dan Informal Semarang
5. WAKTU KEGIATAN
Tanggal 30 Oktober s.d. 1 November 2010
6. PESERTA
Warga Belajar Paket B SLTP Binaan SKB yang mewakili masing-masing Korwil dan Propinsi Jogyakarta ( Juara Korwil/Propinsi Jogyakarta)
7. SYARAT PESERTA
a. Warga Belajar Paket B Setara SLTP ( Berusia Maximal 16 Tahun = lahir 1994 dan sesudahnya )
b. Menyerahkan foto Raport yang telah dilegalisir oleh instansi/lembaga SKB
c. Menyerahkan surat keterangan belajar dari lembaga (SKB) / Buku Induk
d. Menunjukkan salah satu yang Asli : Akte kelahiran, Surat Kenal Lahir atau Ijazah SD.
e. Menyerahkan pas photo 3 x 4 sebanyak sebanyak 1 lembar
8. CABANG OLAHRAGA
a. Sepakbola mini ( khusus putra)
b. Bola Voley
c. Bulutangkis
d. Tenis Meja
e. Terompah Panjang
f. Egrang Lanjutkan Membaca
Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Suasana keluarga yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat. 
Perkembangan peradaban dan kebudayaan, terutama sejak iptek berkembang secara pesat, telah banyak memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan umat manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kehidupan keluarga pun banyak mengalami perubahan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi mudanya dalam kondisi mengkhawatirkan, dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak secara dini dalam keluarga merupakan suatu yang sangat mendasar. Pendidikan agama, budi pekerti, tatakrama, dan baca-tulis-hitung yang diberikan secara dini di rumah serta teladan dari kedua orang tuanya akan membentuk kepribadian dasar dan kepercayaan diri anak yang akan mewarnai perjalanan hidup selanjutnya. Dalam hal ini, keluarga memegang peranan yang sangat penting dan utama dalam memberikan pembinaan dan bimbingan (baik secara fisik maupun psikologis) kepada putra-putrinya dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas selaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab termasuk tanggung jawab sosial. Lanjutkan Membaca
( DISADUR DARI : TIM PENGEMBANG BPPLSP REGIONAL III JAWA TENGAH )
ABSTRAK
Kata-kata Kunci : Pelatihan,Pamong Belajar Ahli, Kompetensi. Pelatihan bagi tenaga kependidikan luar sekolah selalu dilakukan pada setiap tahun dan semakin bertambah baik dari sisi jenis tenaga yang dilatih maupun dari sisi kuantitas (jumlah peserta). 
Namun disayangkan pelatihan-pelatihan tersebut belum dapat memberikan jawaban kongkrit atas persoalan lemahnya kualitas ketenagaan PLSP. Berdasarkan pengamatan di lapangan oleh BPPLSP Reg III, terdapat beberapa kelemahan yang secara umum dialami oleh pihak penyelenggara pelatihan . Kelemahan tersebut antara lain : (1) penyelenggara belum menerapkan manajemen pelatihan secara benar, pelatihan diselenggarakan tidak berdasarkan pengukuran kompetensi (need assessment), sehingga materi-materi yang dilatihkan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta latih,pelatihan lebih banyak bersifat menjalankan ketentuan-ketentuan Petunjuk Operasional yang ada pada proyek dan berbagai persoalan lain. Kondisi ini mengakibatkan in efisiensi anggaran, disamping juga in efektivitas pada aspek-aspek lain. Mencermati kondisi tersebut, BPPLSP Regional III, menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga Fungsional Pamong Belajar Ahli dengan mendasarkan pada aspek kompetensi. Kompetensi Pamong Belajar meliputi : (1) kompetensi teknis, (2) kompetensi pengembangan profesi, (3) kompetensi akademik, (4) kompetensi personal dan profesional dan (5) kompetensi budaya.
Sedang perumusan kompetensi didasarkan pada rincian tugas pokok pamong belajar ahli.
Atas dasar kompetensi tersebut, pelatihan dirancang dengan merumuskan kompetensi, pengukuran kompetensi, analisis 
hasil pengukuran kompetensi, penyusunan kurikulum dan menentukan materi pelatihan serta penentuan berbagai atribut pelatihan lainnya. Model pelatihan ini dilandasi oleh kerangka berfikir Nadler (Designe Trainning Program), bahwa pelatihan harus didahului oleh analisis pekerjaan (analisys job description), agar pelatihan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan peserta latih.
Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dapat disimpulkan bahwa pada kompetensi pengembangan profesi khususnya kemampuan menyusun/menulis karya tulis/ilmiah diperoleh rata-rata skor dibawah nilai 4. Dari data tersebut maka pelatihan diarahkan pada peningkatan kemampuan menyusun/menulis karya tulis/ilmiah dengan materi pokok : (1) perumusan Masalah, (2) kaidah Penulisan karya ilmiah/tulis, (3) Metodologi Penelitian, (4) analisis data, (5) teknik presentasi dan (6) praktek penyusunan karya ilmiah serta materi-materi penunjang untuk mendukung peningkatan kompetensi personal dan kompetensi budaya. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan pendekatan andragogik, menekankan pada praktek kerja, pelibatan unsur pergurutan tinggi dan praktisi serta pamong belajar senior.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan program PLSP di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menunjukkan bahwa : a). Program-program yang dilaksanakan banyak yang belum memenuhi persyaratan mutu, bahkan sebagian program PLSP yang diselenggarakan di SKB secara kualitatif dan kuantitatif masih ketinggalan dibandingkan dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat, b). Kurangnya Inovasi dalam penyelenggaraan program SKB mengakibatkan program-program PLSP di SKB yang seharusnya menjadi percontohan tetapi sebaliknya masih jauh dari harapan, c) Pola pelayanan program terhadap masyarakat belum sesuai dan selaras dengan perkembangan jaman serta kebutuhan masyarakat. Kondisi ini tidak terlepas dari kemampuan dan profesionalisme para pamong belajar yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program PLSP di SKB yang seharusnya layak dicontoh oleh masyarakat setempat.
2. Wilayah kerja BPPLSP regional III di Jateng yang terdiri dari 5 Propinsi dengan 77 Kab/Kota yang memiliki 56 SKB dengan 545 pamong belajar SKB dengan berbagai tingkatan jabatan menunjukkan bahwa : a) dari 545 Pamong belajar tersebut 1,7% lulusan S2, 69,2% lulusan S 1, 6,8% lulusan D3, 2,2% lulusan D2, 6,8% Lulusan D1, dan 13,4% Lulusan SLTA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas (69,2%) tenaga Pamong Belajar SKB dikuasai oleh lulusan S1. Namun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan program PLSP, BPPLSP setiap tahun hanya mampu memberikan layanan pendidikan dan latihan sebanyak 30 orang atau 5,5%/tahun, sehingga untuk memenuhi peningkatan kemampuan para pamong belajar dibutuhkan : a) program latihan yang bermutu sesuai dengan tugas pokok dan kompetensinya, b) memberikan alokasi untuk pelatihan bagi pamong belajar yang cukup,
3. Pelatihan yang selama ini diselenggarakan oleh unit-unit penyelengara diklat menunjukkan bahwa ; a). Banyak pelatihan yang diselenggarakan tidak berdasarkan kompetensi pamong belajar yang akan dilatih, b) Tidak adanya pengukuran kompetensi pamong belajar yang akan dilatih sehingga banyak pelatihan yang bersifat mengulang-ulang materi yang sesungguhnya sudah dikuasai oleh pamong, c) Materi yang disusun tidak relevan dengan tugas di lapangan.
4. Hakekat pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pamong belajar agar mampu dan meningkatkan kinerjanya secara lebih profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya sebagai pamong belajar. Berkaitan dengan upaya pemerintah agar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Unit Pelaksana Teknis PLSP yang bertugas membuat percontohan dan pengendalian mutu maka Pamong Belajar menjadi kunci utama untuk melaksanakan tugas-tugas SKB dalam mewujudkan berbagai program PLSP yang bermutu, inovatif dan layak dicontoh oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya mengembangkan kemampuan pamong belajar dengan berbagai pelatihan maka dibutuhkan pedoman kompetensi pamong belajar yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu model pelatihan bagi Pamong belajar yang berbasis kompetensi ini sangat bermanfaat sebagai “blue print” Pamong Belajar yang diharapkan. Lanjutkan Membaca
Adipura memang sebuah penghargaan yang baik untuk menggairahkan kota-kota di Indonesia untuk menata lingkungannya, namun sayang pada kenyataannya pemberian hadiah ini bukan semata-mata murni prestasi dari kota yang bersangkutan, tetapi pada pertimbangan penghargaan kepada sebuah usaha yang telah dilakukan oleh kota dalam kiprahnya mewujudkan penataan kebersihan di kotanya. Sehingga ini sebagai bahan untuk mengadakan pemerataan atau semacam arisan giliran.
Tugu Adipura-Nglejok-Purwodadi
Memang sebuah dilema kalau hanya berdasarkan penilaian murni semata, maka yang dapat memperolehnya hanya kota-kota tertentu yang memang dalam kesehariannya sudah tertata rapi dan bersih , lain halnya dengan kota-kota yang melakukan kegiatannya hanya pas ada atau sewaktu akan ada penilaiannya, maka hasilnya akan berbeda. Maka sering kali kita jumpai bahwa sebuah kota yang telah meraih hadiah adipura tetapi setelah team penilainya beranjak pergi, maka kota yang kelihatannya tertata rapi tadi kembali menjadi wajah asli, karena yang dikejar adalah sebuah prestasi piala atau nilai tetapi bukan perilaku masyarakat yang sebenarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk Kota Purwodadi atau Pemkab Grobogan yang telah memperoleh penghargaan Adipura dari Presiden ( SBY ) yang diterima oleh Bupati Grobogan pada tanggal 8 Juni 2010 yang lalu, sebagai kota kecil terbersih (?) jangan dianggap sebagai keberhasilan pemimpinnya saja, kalau ini yang terjadi maka rakyat akan muak, karena berbagai keterpurukan di bidang lain mengapa para pemimpinya tidak mau terdepan dalam lantang bicara dalam pertanggungjawaban. Maka seharusnya keberhasilan perolehan adipura adalah semua pihak dan rakyatlah yang menang, namun tugas para pemimpin adalah membimbing dan mengarahkan bagaimana rakyat di Grobogan mampu menindak lanjuti dan meneruskan perilaku hidup rapi dan bersih secara berkesinambungan tetap dijalankan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan komitmen bersama antara Pemkab dan masyarakat, dengan didukung DPRD dengan mengeluarkan kebijakan yang bisa diterapkan demi kelangsungan dan pertanggungjawaban perolehan penghargaan Adipura tersebut.
Sehubungan dengan ini maka Kami setuju dengan ( Ir. H.M. Nurwibowo : Wakil Ketua DPRD Grobogan ) yang mengemukakan tentang program yang kami kutipkan sebagai berikut:
Di antara program yang bisa segera dilakukan misalnya Grobogan Green and Clean (GGC), Grobogan Green Office (GGO), atau Grobogan Green School (GGS). Dalam wacana ini, kami menggagas Grobogan Green School (GGS) sebagai embrio awal untuk mewujudkan kabupaten yang benar-benar bersih.
Istilah Green School (Sekolah Hijau) memang masih asing karena kurangnya informasi yang bisa diakses masyarakat. Harapan masyarakat memiliki sekolah model ataupun sekolah unggulan sudah seharusnya diwujudkan, di antaranya dengan mendirikan Green School ataupun menerapkan kebijakan kurikulumnya di beberapa sekolah di wilayah Grobogan.
Aset modal berupa wilayah terluas kedua di Jawa Tengah memungkinkan sekali untuk dibangun konsep Green School. Di samping untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, sekolah tersebut bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD ) dan membantu program pemerintah dalam rangka mengurangi dampak akibat pemanasan global.
Salah satu langkah awal untuk menerapkan konsep Green School di kabupaten ini adalah dengan mencari satu sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk dijadikan proyek percontohan (pilot project). Gagasan ini bisa dibidani oleh Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, serta Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kota, dengan didukung DPRD Kabupaten Grobogan.
Di antara program Sekolah Hijau yang bisa dilaksanakan adalah : Lanjutkan Membaca
